(Munas) XVIII pada 11–15 November 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dengan
tema “Transformasi PKBI Menuju Organisasi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan.”
Sebagai forum tertinggi organisasi, Munas XVIII dihadiri 169 peserta penuh yang berasal dari 26
Pengurus Daerah, 142 Pengurus Cabang, serta perwakilan Forum Remaja Nasional. Pembukaan
Munas juga dihadiri Regional Director IPPF East, South East Asia & Oceania Region dan sejumlah
mitra strategis PKBI.
Transformasi sebagai Keharusan Organisasi
PKBI didirikan pada 23 Desember 1957. Selama hampir 69 tahun, organisasi ini konsisten
mengabdikan diri kepada masyarakat Indonesia melalui perjuangan di bidang kesehatan,
kesejahteraan keluarga, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
PKBI lahir ketika gagasan Keluarga Berencana masih menghadapi penolakan. Jauh sebelum
negara mengambil peran secara lebih luas, PKBI telah bergerak melalui pendidikan, pelayanan,
penelitian, pelatihan, dan advokasi. Inisiatif serta perjuangan para pendiri turut meletakkan
fondasi bagi berkembangnya program Keluarga Berencana nasional.
Namun, tantangan yang dihadapi saat ini berbeda. Perkembangan teknologi, perubahan
kebutuhan masyarakat dan generasi muda, serta dinamika pendanaan organisasi masyarakat
sipil menuntut PKBI untuk memperkuat kapasitas, memperbarui pendekatan, dan memastikan
relevansi organisasi di masa depan.
Atas dasar itu, Munas XVIII mengusung tiga agenda utama transformasi:
• Kuat: membangun tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
menjaga integritas, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mewujudkan kemandirian
pendanaan.
• Inklusif: memastikan akses layanan bagi kelompok rentan dan marginal, sekaligus
memperluas partisipasi bermakna masyarakat dan remaja dalam proses pengambilan
keputusan.
• Berkelanjutan: mendiversifikasi sumber pendanaan, memperluas kemitraan strategis,
dan mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selama lima hari pelaksanaan, Munas membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan
periode 2023–2026, penyempurnaan AD/ART, Rencana Strategis, peta jalan transformasi, serta
pemilihan Pengurus Nasional dan Badan Pengawas periode 2026–2029.
Bagi PKBI, Munas XVIII bukan sekadar forum untuk mengevaluasi dan menetapkan keputusan
organisasi. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum perubahan yang diterjemahkan ke
dalam langkah konkret oleh seluruh tingkatan organisasi.
Memperjuangkan Hak dan Menegakkan Prinsip Negara Hukum
Rekan-rekan media,
Di tengah agenda pembaruan organisasi, PKBI juga tengah memperjuangkan persoalan mendasar
terkait penggusuran dan peruntuhan gedung PKBI oleh Kementerian Kesehatan.
Gedung tersebut bukan sekadar aset fisik. Di dalamnya tersimpan sejarah pemberian lahan oleh
Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, proses pembangunan, dokumen perizinan, serta rekam
jejak panjang pengabdian PKBI kepada masyarakat Indonesia.
Kami menegaskan bahwa gedung PKBI bukan bangunan liar. Keberadaannya memiliki latar
belakang sejarah, dokumen, dan aspek hukum yang harus dihormati serta diuji melalui
mekanisme yang berlaku.
Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan pemerintahan wajib
memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang sah, serta dapat
dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, persoalan penggunaan Sertifikat Hak Pakai, dasar hukum penggusuran, prosedur
pelaksanaannya, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak terkait harus memperoleh pengujian
secara terbuka dan objektif berdasarkan hukum.
Dalam perkembangan terakhir, kami menyambut baik keputusan Majelis Hakim yang
mengabulkan permohonan PKBI sehingga perkara ini dapat diperiksa melalui persidangan.
Keputusan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan tersedianya ruang bagi
semua pihak dalam menyampaikan bukti, argumentasi, dan landasan hukum masing-masing di
hadapan pengadilan.
Kami menghormati proses peradilan dan menyadari bahwa pokok perkara belum diputus.
Namun, satu prinsip harus kita pegang bersama: tidak boleh ada tindakan maupun kewenangan
yang berada di luar jangkauan pengujian hukum, termasuk kewenangan pemerintah.
PKBI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kesetaraan di hadapan hukum.
Sebab, dalam negara hukum, pemerintah sekalipun wajib tunduk pada hukum.
Transformasi dan Perjuangan Keadilan Berjalan Bersama
Rekan-rekan media,
PKBI tidak sedang melawan negara. Kami justru memperjuangkan agar prinsip negara hukum
benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kami akan terus membenahi organisasi, menjaga keberlanjutan pelayanan, dan
memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat. Bersamaan
dengan itu, kami akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan
hak-hak PKBI.
Bagi kami, transformasi tidak berarti meninggalkan sejarah. Sebaliknya, sejarah merupakan
fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Kami ingin menghadirkan PKBI yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan
bahwa keberadaan, kontribusi, dan hak-hak organisasi masyarakat sipil mendapatkan
penghormatan sebagaimana mestinya.
Rekan-rekan media dan seluruh masyarakat,
Ada satu hal yang ingin kami tegaskan.
Sebuah bangunan dapat diruntuhkan dengan alat berat, tetapi sejarah tidak dapat dihapus oleh
kekuasaan. Hak tidak boleh dihilangkan melalui keputusan sepihak. Dan keadilan tidak boleh
dikalahkan oleh kesewenang-wenangan.
PKBI akan terus bertransformasi, melayani masyarakat, memperjuangkan pemenuhan hak
kesehatan seksual dan reproduksi, serta mempertahankan hak-haknya melalui jalur hukum.
Kami percaya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki,
melainkan dari kesediaannya membatasi kekuasaan dan menempatkan hukum di atas segala
kepentingan.
Sebab, negara hukum bukanlah negara yang paling kuat menggusur, melainkan negara yang
paling teguh melindungi hak. Bukan negara yang menuntut rakyat tunduk kepada kekuasaan,
melainkan negara yang memastikan kekuasaan tunduk kepada hukum.
Bangunan PKBI boleh diruntuhkan. Namun, selama nilai, sejarah, dan semangat pengabdiannya
tetap hidup, PKBI tidak akan pernah runtuh.
Kami bertransformasi untuk masa depan. Kami berdiri teguh memperjuangkan keadilan. Dan
kami percaya, hukum harus berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan.
Terima kasih.
TENTANG PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah organisasi non-
pemerintah yang berdiri sejak 1957, hadir di 26 provinsi dan 186 kabupaten/kota di Indonesia,
anggota IPPF sejak 1967. PKBI berjuang untuk hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi
seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan.
Narahubung Media: Liska Fauziah| Focal Point Komunikasi | Email:
liska.fauziah@pkbi.or.id
